banner 728x250

9 Tahun Lalu, Jokowi Diam-diam Bentuk Tim untuk Pindah Ibu Kota dan Sebut Alasan Pindah ke IKN

Presiden Jokowi diam-diam bentuk tim untuk pindah ke IKN. Foto: X.com/jokowi
Presiden Jokowi diam-diam bentuk tim untuk pindah ke IKN. Foto: X.com/jokowi
banner 120x600
banner 468x60

Tuturpedia.com – Presiden Jokowi cerita soal dirinya yang telah diam-diam berencana melakukan pemindahan Ibu Kota DKI Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (IKN) sejak 2014 atau sembilan tahun yang lalu.

Jokowi bercerita di groundbreaking Komplek Perkantoran Bank Indonesia di IKN pada Kamis (2/11/2023).

Berdasarkan cerita Jokowi, perpindahan ibu kota negara ke IKN berawal dari gagasan Presiden Indonesia pertama dan kedua, yaitu Soekarno dan Soeharto.

“Sejak presiden pertama, Bung Karno (Soekarno) sudah memiliki gagasan dan rencana untuk pindah, memindahkan ibu kota. Pak Harto (Soeharto) juga sama, ingin memindahkan ibu kota dari Jakarta, kemudian sembilan tahun yang lalu secara diam-diam saya bentuk tim untuk melihat kembali gagasan-gagasan yang telah dilakukan oleh presiden pertama, kedua, dan selanjutnya,” ungkap Jokowi, dikutip Tuturpedia.com dari YouTube Sekretariat Presiden (2/11/2023).

Jokowi mengatakan, butuh enam tahun untuk berhitung dan menentukan opsi hingga akhirnya menetapkan perpindahan ibu kota.

“Dan akhirnya setelah enam tahun, studi berkalkulasi dan berhitung kemudian kita memiliki beberapa opsi, beberapa pilihan dan akhirnya terakhir kita putuskan ibu kota kita yang baru ibu kota negara adalah Nusantara,” terang Jokowi.

Alasan Pindah ke IKN

Dalam ceritanya, Jokowi mengaku bahwa masih ada yang bertanya padanya, mengapa ibu kota harus pindah ke Nusantara di Kalimantan Timur?

Kemudian ia menjelaskan, saat ini Indonesia terdiri dari 278 juta penduduk. Di antara ratusan juta masyarakat dan 17.000 pulau, sebanyak 56% hidup di Pulau Jawa.

Selanjutnya, berdasarkan Produk Domestik Bruto (PDB), perputaran ekonomi Indonesia di Pulau Jawa, khususnya di Jakarta ada 57 hingga 58 persen. Sehingga menurut Jokowi, hal ini justru menciptakan beban yang sudah melebihi kapasitas.

“Sehingga beban Pulau Jawa, beban Jakarta itu memang sudah di luar kapasitas yang dimiliki, yang kedua kita perlu yang namanya pemerataan, baik pemerataan pembangunan, pemerataan ekonomi, pemerataan infrastruktur,” jelasnya.

Pembangunan di IKN

Saat ini, Ibu Kota Nusantara sedang dalam tahap pembangunan berbagai macam gedung sekaligus untuk ruang investasi yang mencapai angka 45 triliun.

Jokowi pun menyampaikan bahwa infrastruktur dasar dan gedung-gedung pemerintah dibiayai 20% oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

“Pembangunannya untuk bangunan-bangunan pemerintah, memang kita biayai 20% untuk infrastruktur dasar dan gedung-gedung pemerintah dibiayai oleh APBN, dan 80% lainnya akan kita berikan kepada privat sektor pada dunia usaha, kepada swasta lewat PBB (Pajak Bumi dan Bangunan),” tutur Jokowi.

“Saya senang setelah pemerintah memulainya dengan membangun Istana Presiden, kantor-kantor menteri dan yang lain-lainnya sampai hari ini dan hitungan kita sampai Desember nanti, total 45 triliun akan memulai pekerjaannya di Ibu Kota Nusantara, ada 5 hotel yang akan segera dibangun, 4 bintang lima, satu bintang 4,” sambungnya.

Selain itu, Jokowi menuturkan bahwa IKN segera memiliki empat rumah sakit, sekolah SD, SMP, SMA dari pemerintah juga sekolah berkualitas unggul, pusat perbelanjaan atau mal, serta pusat pelatihan (training center) untuk sepak bola.

Jokowi pun menutup cerita itu dengan peresmian groundbreaking Komplek Perkantoran Bank Indonesia (BI) di IKN.

“Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, pada siang hari ini peletakan batu pertama groundbreaking Komplek Perkantoran Bank Indonesia secara resmi saya nyatakan dimulai,” tutupnya sambil meresmikan.***

Penulis: Annisaa Rahmah

Editor: Nurul Huda

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses