Tuturpedia.com – Imbas dari peristiwa Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) diretas hacker, ada banyak dampak yang terjadi.
Akibatnya ada sekitar 282 layanan pemerintah dan layanan publik berbasis digital yang ikut terdampak akibat PDNS diretas.
Untuk diketahui, PDNS diretas pada Jumat (21/6) pusat data yang berlokasi di Surabaya diserang dengan modus ransomware.
Hingga saat ini, pemerintah belum mampu memulihkan PDNS, bahkan peretas pun meminta tebusan hingga Rp131 miliar.
Dihimpun Tuturpedia dari berbagai sumber pada Jumat (28/6/2024), berikut beberapa dampak layanan pemerintah dan publik yang terganggu akibat PDNS diretas.
1. Proses Penerimaan Peserta Didik Baru Terganggu
Proses penerimaan peserta didik baru (PPDB) di sejumlah daerah mengalami hambatan lantaran PDNS diretas.
Akibatnya, server PPDB online di beberapa wilayah di Indonesia tak bisa dibuka. Salah satu yang mengalami dampaknya ialah di Kabupaten Banten.
Pendaftaran ribuan calon siswa terpaksa diulang, padahal sebelumnya para calon siswa SMP di Kabupaten Serang ini sudah mendaftar. Namun, harus kembali mendaftar ulang karena server tidak bisa dibuka.
Adapun proses pendaftaran ulang akan dilakukan mulai 27 Juni sampai 2 Juli. Pendaftaran pun dilakukan tidak menggunakan server yang dikelola oleh pusat data nasional, melainkan melalui server lokasi yang dimiliki oleh Kominfo Kabupaten Serang.
2. Pelayanan Keimigrasian Terhambat
Lumpuhnya server PDNS di Surabaya sejak Jumat (21/6) ini tak hanya berdampak terhadap proses PPDB, melainkan juga pada pelayanan keimigrasian, termasuk di kantor imigrasi kelas 1 Tanjung Perak Surabaya.
Akibat dari peretasan itu, ada sekitar 2600 paspor belum tercetak. Adapun sejak Selasa (25/6), pelayanan pembuatan paspor di kantor Imigrasi kelas 1 Tanjung Perak Surabaya tutup dan tidak beroperasi.
Menurut Kakanim Kelas 1 Tanjung Perak Surabaya, I Gusti Bagus M. Ibrahiem, meski terjadi hambatan, pihaknya masih bisa menerima permohonan paspor tapi belum bisa melakukan pencetakan paspor.
“Kami masih melayani pemohon paspor, hanya saja untuk percetakan buku paspor masih belum bisa dilakukan dan masih ada 2600 paspor belum tercetak,” kata I Gusti Bagus.
3. Diaspora di Luar Negeri Ketar Ketir
Peretasan PDNS juga tak hanya berdampak bagi warga yang berada di Indonesia, tetapi juga berdampak pada WNI yang saat ini berada di luar negeri.
Pasalnya, warga negara Indonesia yang berada di luar negeri (Diaspora) dilanda masalah serius karena layanan keimigrasian (paspor dan Visa) yang terhambat.
Bagi diaspora yang masa paspornya sudah expired akan sulit meminta perpanjangan, terlebih jika izin tinggal (residensi) juga hampir habis.
Akibatnya dengan paspor yang tidak valid, para diaspora tak bisa meminta perpanjangan izin tinggal dan berisiko dideportasi.
4. Data Penerima KIPK 2024 Raib
Akibat dari peretasan PDNS, instansi pendidikan pun ikut terdampak. Bahkan melalui saluran Whatsapp resmi Kemendikbud Ristek menjelaskan jika website KIP Kuliah saat ini tak bisa diakses karena adanya serangan lockit 3.0 ransomware oleh hacker.
Tentu saja, peretasan ini juga berdampak bagi data pendaftar Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIPK).
Hal ini lantaran usai para calon mahasiswa ini mendaftar sebagai penerima KIPK dan diverifikasi hingga dipilihlah daftar nama yang berhak menerima KIPK.
Data-data dari semua pendaftar KIPK ini hilang karena tak adanya back up data, sedangkan hingga sekarang pemerintah belum bisa memulihkan data yang terkena ransomware.
Rencananya, penerima KIPK ini akan diumumkan pada 1 Juli 2024, tetapi untuk sementara waktu akan ditunda entah sampai kapan.
5. Pendaftar dan Penerima Beasiswa Pendidikan Indonesia
Kemendikbud Ristek tengah membuka pendaftaran Beasiswa Pendidikan Indonesia (BPI) dalam negeri, tetapi sistem pendaftaran ini terganggu karena terkena ransomware, sehingga masa pendaftaran pun akan diperpanjang.
Namun masalahnya ialah jadwal perkuliahan tak bisa dimundurkan sesuai dengan jadwal sebelumnya, terlebih bagi para penerima beasiswa untuk dosen yang kuliah di luar negeri.
Selain berdampak bagi pendaftar beasiswa BPI, peretasan ini juga mengakibatkan para penerima BPI akan menerima dana beasiswa dan living cost yang terlambat.
6. Pengarsipan Nasional Dilakukan Manual
Akibat peretasan PDNS, Aplikasi Srikandi Pemerintah Kota (Pemkot) Solo, Jawa Tengah pun ikut terganggu.
Menurut Kepala Diskominfo Kota Solo, Heny Ermawati, dengan terganggunya aplikasi Srikandi Pemkot Solo, maka aktivitas surat menyurat dilakukan secara manual.
“Kalau ini jadi manual dulu karena itu aplikasi umum dari pemerintah pusat diaplikasikan ke pemerintah kabupaten/kota,” jelas dia.
Heny menyampaikan selama ini menggunakan aplikasi tersebut untuk menyampaikan undangan rapat pada instansi.
“Contoh Kominfo akan mengadakan rapat mengundang 20 instansi. Itu sudah tidak perlu kami bersurat, tetapi cukup menggunakan aplikasi itu sudah sampai ke OPD-OPD itu,” sambung dia.
Heny menerangkan, selama aplikasi Srikandi belum bisa digunakan maka untuk surat-menyurat dilakukan secara manual seperti zaman dulu menggunakan hardcopy.
Itulah enam dampak dari terjadinya peretasan PDNS sehingga mengakibatkan sejumlah layanan pemerintah dan publik terganggu.***
Penulis: Niawati
Editor: Nurul Huda
