Tuturpedia.com – Empat menteri Kabinet Indonesia Maju menghadiri sidang lanjutan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, pada Jumat (5/4/2024).
Keempat menteri Jokowi tersebut hadir guna memberikan keterangan di persidangan.
Empat menteri yang memenuhi panggilan MK adalah Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani, dan Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini.
Berdasarkan pantauan Tuturpedia, Menko PMK Muhadjir Effendy menjadi menteri pertama yang memberikan keterangan di ruang persidangan. Muhadjir memberikan keterangan mengenai bantuan sosial (bansos) yang dikucurkan jelang pencoblosan pemilihan umum (Pemilu) 2024.
Dalam keterangannya, Muhadjir memberikan alasan pemerintah menggelontorkan bansos untuk masyarakat jelang Pemilu 2024.
Muhadjir mengatakan bansos dikucurkan untuk memenuhi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dalam negeri yang ditetapkan sebesar 6,5-7,5%.
Kata Muhadjir, menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) angka kemiskinan nasional mencapai 9,36%. Agar target dapat terpenuhi, diperlukan pendekatan kebijakan khusus melalui berbagai program di kementerian dan lembaga dan pemerintah daerah.
“Sementara itu, untuk kemiskinan ekstrem, kita harus terus mengupayakan agar target nol persen berdasarkan Inpres Nomor 4 Tahun 2022 dapat terwujud pada 2024,” ucap Muhadjir di Gedung MK, Jumat (5/4/2024).
Setelah Muhadjir selesai memberikan keterangan, kemudian Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menerangkan tentang program perlindungan sosial pemerintah, yang diwujudkan pemerintah jelang pemilu.
Airlangga mengatakan, pemberian program perlindungan sosial, seperti bansos merupakan bentuk mitigasi pangan akibat fenomena El Nino yang gencar dilakukan pemerintah di akhir 2023 hingga di awal tahun atau mendekati proses pemilu.
Sehingga menurutnya bansos tidak berkaitan dengan politik. Sebab, tidak hanya Indonesia saja yang mengatasi permasalahan pangan dengan memberikan bansos.
Sebelumnya, Ketua MK Suhartoyo menegaskan, pemanggilan empat menteri dalam Kabinet Indonesia Maju bukan bentuk mengakomodasi permohonan dari kubu Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN), maupun mengakomodir kubu Ganjar Pranowo-Mahfud MD.
Hal ini disampaikan oleh Ketua MK, Suhartoyo yang merupakan Ketua Majelis Hakim Pleno dalam sidang kedua PHPU Presiden 2024 yang berlangsung pada Senin (5/4/2024), di Ruang Sidang Pleno MK.
Suhartoyo menerangkan, pemanggilan empat menteri tersebut guna kepentingan para Hakim MK dalam sidang.
“Sebagaimana diskusi (Rapat Permusyawaratan Hakim/RPH), universalnya kan badan peradilan yang sifatnya inter parties (mengikat para pihak) itu, kemudian nuansanya menjadi keberpihakan kalau mengakomodir pembuktian-pembuktian yang diminta oleh salah satu pihak. Jadi, ini semata-mata untuk kepentingan para hakim,” tegas Suhartoyo.***
Penulis: Angghi Novita.
Editor: Annisaa Rahmah.
