Jakarta, Tuturpedia.com – Ribuan pekerja PT PLN (Persero) dari Sabang sampai Merauke menyuarakan tuntutan menjaga kedaulatan ketenagalistrikan nasional. Sebanyak 1.600 pekerja yang tergabung dalam Serikat Pekerja PLN (SP PLN) memadati Plaza Terbuka Kantor Pusat PLN, Jakarta, pada, Selasa (27/10).
Teriakan “Siap!” menggema ketika Ketua Umum SP PLN M Abrar Ali menyerukan kesiapan para pekerja untuk kembali turun ke Jakarta dengan jumlah massa yang jauh lebih besar apabila kedaulatan PLN terus tergerus.
Rapat Akbar yang bertepatan dengan peringatan Hari Listrik Nasional (HLN) ke-81 itu bukan sekadar pertemuan pekerja. Mereka membawa pesan bahwa listrik merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang menyangkut hajat hidup orang banyak sehingga pengelolaannya harus tetap berada dalam kendali negara.
Dalam orasinya, Abrar secara terbuka meminta pemerintah mengevaluasi Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034. Ia menilai PLN harus kembali mendapatkan peran strategis dalam pengelolaan ketenagalistrikan nasional, mulai dari pembangkitan hingga pelayanan kepada pelanggan.
“RUPTL tahun 2025–2034 harus dievaluasi untuk memberikan peran yang sangat strategis kepada PLN sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 39 Tahun 2023, yang menyebut ketenagalistrikan itu harus terintegrasi dari pembangkit sampai ritel,” tegas Abrar.
Sorotan SP PLN juga tertuju pada dominasi perusahaan swasta atau Independent Power Producer (IPP) dalam sektor pembangkitan listrik.
Menurut Abrar, kondisi kelebihan pasokan listrik (oversupply) perlu menjadi momentum untuk mengevaluasi kembali kontrak pembelian listrik dari produsen swasta, terutama skema pembayaran Take or Pay yang dinilai membebani keuangan PLN.
Ia mendorong perubahan skema Take or Pay menjadi Take and Pay, sehingga pembayaran listrik lebih berkaitan dengan energi yang benar-benar dibeli.
“Porsi pembangkit itu harus dikelola oleh PLN kembali. Kami sangat berharap evaluasi terhadap IPP, khususnya secara kontraktual pembayarannya, Take or Pay itu menjadi Take and Pay,” ujarnya.
Tak hanya itu, Abrar turut menyoroti penggunaan denominasi dolar Amerika Serikat dalam transaksi ketenagalistrikan swasta. Menurutnya, mekanisme tersebut berpotensi memberikan tekanan terhadap keuangan PLN dan berdampak pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
SP PLN juga memberikan perhatian serius terhadap pembahasan Rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Terbarukan (RUU EBT) di DPR.
Abrar meminta agar pasal mengenai Power Wheeling tidak kembali dimasukkan dalam pembahasan. Ia mengingatkan bahwa ketentuan tersebut sebelumnya telah dikeluarkan dari Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) pemerintah setelah melalui kajian.
“Kami berharap pasal Power Wheeling tidak ada,” tandasnya.
Direksi PLN Diminta Mendengar Suara Pekerja
Di tengah kerasnya aspirasi pekerja, Direktur Utama PT PLN (Persero) Suroso Isnandar hadir langsung di hadapan massa. Ia menyatakan manajemen membuka ruang dialog seluas-luasnya untuk menampung seluruh tuntutan.
Suroso bahkan mengingatkan bahwa dirinya pernah merasakan langsung perjuangan pekerja lapangan karena mengawali karier dengan bekerja memanjat tiang listrik.
“Saya juga bagian dari rekan-rekan semuanya. Karier saya dari panjat-panjat tiang. Sampai saat ini, saya 32 tahun di PLN. Artinya, saya sangat mengerti apa yang dirasakan. Ruang dialog akan kami buka seluas-luasnya,” ungkapnya.
Ia meminta seluruh aspirasi pekerja dicatat dan disusun sebagai daftar prioritas untuk dibahas bersama manajemen.
Salah satu perhatian yang disampaikan adalah kesejahteraan pegawai dan pensiunan, termasuk peningkatan fasilitas kesehatan, penyesuaian fasilitas tenaga kerja (FTK), serta perbaikan sistem remunerasi.
Menurut Suroso, peningkatan kesejahteraan harus berjalan seiring dengan upaya meningkatkan pendapatan perusahaan.
“Mari sama-sama pikirkan cara untuk membuat kesejahteraan pensiunan lebih baik. Bagaimana nggak tekor? Ya tingkatkan revenue-nya. Saya juga secara umum ingin remunerasi menjadi lebih baik. Pada intinya, mari sama-sama perbaiki PLN menjadi lebih baik,” katanya. Jumat, (30/10/2026).
Pekerja Daerah Terpencil Jangan Dibiarkan Berjuang Sendiri
Persoalan operasional di daerah terpencil juga menjadi bagian dari aspirasi yang disampaikan SP PLN. Kondisi pelayanan dan penanganan gangguan listrik di wilayah terisolasi, seperti Serui dan Kepulauan Riau, menjadi perhatian tersendiri.
Suroso menegaskan, dalam kondisi darurat, kecepatan tindakan harus menjadi prioritas dibandingkan prosedur birokrasi yang berbelit-belit. Hal itu penting agar masyarakat di wilayah terpencil tetap memperoleh layanan listrik yang andal.
Sebelum rapat akbar berlangsung, kegiatan diawali dengan upacara peringatan HLN ke-81 bersama jajaran direksi PLN dan dilanjutkan agenda hubungan industrial.
Dalam kesempatan tersebut, Ketua Umum SP PLN M Abrar Ali bersama Direktur Legal dan Human Capital PLN Nurlely Aman menandatangani Turunan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) tentang Penghargaan Direksi dan Talenta. Penandatanganan disaksikan Direktur Utama PLN Suroso Isnandar.
Abrar juga menyerahkan buku berjudul Kedaulatan Negara di Tengah Paradoks Pengelolaan Ketenagalistrikan Nasional kepada jajaran direksi dan komisaris PLN. Buku yang ditulis bersama kuasa hukum SP PLN, Redyanto Sidi, itu menjadi simbol sinergi pekerja dan manajemen dalam membicarakan masa depan kelistrikan nasional.
Rapat akbar tersebut akhirnya ditutup dengan seruan solidaritas yang menggema di halaman kantor pusat PLN.
Bagi para pekerja, persoalan ketenagalistrikan bukan hanya menyangkut urusan bisnis dan keuntungan perusahaan. Di dalamnya ada kepentingan masyarakat luas, keberlangsungan pelayanan publik, kesejahteraan pekerja, serta tanggung jawab negara dalam menjamin ketersediaan energi.
Teriakan “Siap!” dari 1.600 pekerja menjadi penegasan bahwa aspirasi mereka tidak berhenti di atas panggung. Mereka menyatakan siap kembali menyuarakan tuntutan apabila diperlukan.
Penulis: Lilik Yuliantoro | Editor: Permadani T.
